MATARAM, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi NTB memperkuat NTB Satu Data dan Dashboard Eksekutif sebagai instrumen untuk membaca kondisi daerah, memantau pembangunan, dan membantu pimpinan menentukan intervensi. Sistem itu kini menghimpun 731 dataset dari 43 organisasi perangkat daerah (OPD).

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meminta pengembangan sistem tidak berhenti pada pengumpulan angka dan laporan perangkat daerah. Menurut dia, data harus mampu menggambarkan kondisi NTB secara nyata hingga tingkat yang lebih rinci.

Gubernur menyampaikan hal itu saat melihat presentasi pengembangan NTB Satu Data dan Dashboard Eksekutif di Gema Coffee Mataram, Kamis (17/9/2026).

Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin, Lead SKALA Pusat, Lead SKALA NTB, Asisten III Setda NTB, jajaran Bappeda, Tenaga Ahli Gubernur, Direktur Teknologi Informasi Bank NTB Syariah, serta Tim NTB Satu Data Dinas Kominfotik NTB menghadiri pertemuan itu.

Menurut Gubernur, tantangan membangun satu data bukan sekadar mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Pemerintah juga harus memastikan data memiliki kualitas, detail, keterhubungan, keamanan, dan tingkat kemutakhiran yang memadai.

“Satu data itu jargon, tapi ketika masuk ke detail, isinya devil semua. Karena itu, kita membutuhkan orang yang tidak sekadar mampu, tetapi siap untuk detailing,” ujar Gubernur.

Gubernur Minta Arsitektur Data dari Makro ke Mikro

Gubernur menilai masih ada jarak antara kondisi lapangan dan informasi yang sampai kepada pimpinan. Karena itu, pemerintah membutuhkan arsitektur data yang memungkinkan pimpinan membaca kondisi mulai dari gambaran makro hingga detail.

“Jangan kita mulai dari mikro kemudian masuk ke makro. Mestinya dari makro dulu, baru kita ke mikro. Ketika ditambah, sudah pasti nyatu karena sudah satu arsitektur,” jelasnya.

Menurut Miq Iqbal, pemerintah tidak cukup hanya mengumpulkan data mengenai aktivitas perangkat daerah. Data juga harus mampu menjelaskan kondisi masyarakat.

Ia mencontohkan sektor kesehatan.

“Ketika kita meminta data kesehatan NTB, yang kita butuhkan bukan hanya data kegiatan Dinas Kesehatan, tetapi kondisi kesehatan NTB secara keseluruhan,” katanya.

Karena itu, NTB Satu Data perlu menghubungkan data sektoral perangkat daerah dengan informasi dari kabupaten/kota, desa, Posyandu, BPS, dan sumber relevan lainnya.

Setiap data juga perlu mencantumkan sumber, periode, cakupan, definisi, dan metadata agar pengguna memahami konteks serta keterbatasannya.

BPS Tekankan Kualitas dan Makna Data

Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin mengatakan kualitas data menjadi syarat penting dalam perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, pengendalian, dan evaluasi.

Menurut dia, pemerintah membutuhkan data yang relevan, akurat, mutakhir, konsisten, dapat diakses, serta memungkinkan perbandingan dan integrasi dengan sumber lain.

“Bukan hanya how much, tetapi juga so what,” ujar Wahyudin.

Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya mengetahui besaran suatu persoalan. Data juga harus memberi konteks dan makna agar pemerintah dapat menentukan tindakan yang sesuai dengan persoalan pembangunan.

Pemprov NTB mengembangkan Dashboard Eksekutif untuk membantu pimpinan membaca berbagai indikator dalam satu kerangka informasi.

Dashboard itu mencakup capaian indikator kinerja utama perangkat daerah, realisasi anggaran, program prioritas, APBD, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengaduan masyarakat, serta indikator pembangunan lainnya.

Pemprov NTB juga menyiapkan fungsi early warning system. Melalui fungsi itu, pimpinan dapat lebih cepat mengetahui deviasi indikator atau kondisi yang membutuhkan perhatian dan mempertimbangkan langkah korektif.

NTB Satu Data Himpun 731 Dataset

Kepala Dinas Kominfotik NTB Ahsanul Halik mengatakan, Pemprov NTB telah memperkuat NTB Satu Data sejak 2025 dan melanjutkan konsolidasi pada 2026.

Setelah verifikasi, pengecekan ulang, dan konsolidasi, NTB Satu Data kini memuat 731 dataset dari 43 OPD.

Menurut Ahsanul, penguatan satu data tidak sekadar mengejar jumlah dataset. Pemerintah juga harus memastikan kesesuaian antara judul, substansi, sumber, kualitas, dan pembaruan data.

Ia mengatakan kedisiplinan produsen data dalam melakukan pemutakhiran masih menjadi salah satu tantangan.

Gubernur mengapresiasi kerja Tim Dinas Kominfotik NTB yang terus mengembangkan sistem di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Menurut dia, keterbatasan sumber daya menuntut pemerintah lebih cermat menentukan prioritas dan menggunakan anggaran berdasarkan kebutuhan yang terukur.

“Tidak cukup hanya membangun sistem. Kita harus memastikan ada regulasi, kelembagaan, program, SDM, dan anggaran,” tegasnya.

Pemprov Siapkan Regulasi dan Pengembangan AI

Pemprov NTB juga tengah menyempurnakan regulasi NTB Satu Data. Biro Hukum saat ini memproses rancangan perubahan Peraturan Gubernur untuk memperkuat tata kelola, pembagian tanggung jawab, penggunaan data sektoral dalam perencanaan, keamanan, serta mekanisme pembaruan dan pengelolaan data.

Selanjutnya, Pemprov NTB akan mengembangkan sistem secara bertahap mulai dari pengumpulan, pemutakhiran dan pemeliharaan, integrasi, analisis data science, hingga penggunaan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).

Dalam proses itu, pemerintah tetap memperhatikan interoperabilitas, perlindungan data pribadi, keamanan, dan keberlanjutan sistem.

Pemprov NTB menempatkan NTB Satu Data sebagai fondasi informasi pemerintahan. Sementara itu, Dashboard Eksekutif berfungsi membantu pimpinan menerjemahkan informasi menjadi bahan pemantauan dan pengambilan keputusan.

Melalui penguatan itu, Pemprov NTB ingin menggunakan data untuk mendeteksi persoalan lebih dini, menentukan prioritas, mengendalikan pembangunan, dan mengarahkan sumber daya daerah sesuai kebutuhan masyarakat.