MATARAM, ntbkita.com-Anggota DPRD NTB Sudirsah Sujanto mendorong Gubernur Lalu Muhamad Iqbal maju sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB periode 2026–2030.

Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 menjadi salah satu alasan utama dukungan itu. NTB bersama Nusa Tenggara Timur akan menjadi tuan rumah PON 2028 dengan dukungan DKI Jakarta.

Sudirsah menilai posisi Iqbal sebagai kepala daerah dapat memperkuat koordinasi sekaligus menyatukan kekuatan daerah dalam mempersiapkan PON.

“Perdebatan ini sering dimulai dari pertanyaan yang keliru. Persoalannya bukan apakah gubernur boleh atau tidak memimpin KONI, melainkan apakah NTB memiliki kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh energi daerah untuk menyongsong PON 2028,” ujar Sudirsah di Mataram, Sabtu (8/8/2026).

PON Butuh Koordinasi Lintas Sektor

Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB itu menyampaikan pandangannya setelah Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman mendorong Iqbal maju dalam Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB pada Agustus 2026.

Menurut Sudirsah, PON tidak hanya berkaitan dengan kompetisi olahraga.

NTB membutuhkan pembinaan atlet secara berkelanjutan, anggaran, fasilitas olahraga, layanan kesehatan, serta koordinasi antarlembaga untuk mengejar prestasi.

Sebagian besar kebutuhan itu berkaitan langsung dengan pemerintah daerah.

Karena itu, Sudirsah menilai kepemimpinan gubernur di KONI dapat memperkuat hubungan antara kebijakan pemerintah dan pembangunan olahraga.

“Memisahkan pemerintahan dari pembangunan olahraga sama saja memisahkan sebab dari akibat. Karena itu, jika Gubernur Lalu Muhamad Iqbal memimpin KONI yang terjadi bukan penumpukan kekuasaan, melainkan penyatuan arah kebijakan,” papar Sudirsah.

KONI NTB Dinilai Butuh Sosok Konsolidator

Sudirsah mengatakan persiapan menuju PON 2028 tidak hanya menghadapi persoalan anggaran.

KONI juga harus mengonsolidasikan lembaga dan para pemangku kepentingan agar seluruh persiapan bergerak dalam arah yang sama.

Menurutnya, KONI membutuhkan pemimpin yang mampu menggerakkan perangkat daerah. Kemampuan administrasi organisasi saja tidak cukup untuk menghadapi pekerjaan besar menjelang PON.

“KONI membutuhkan lebih dari sekadar administrator. Yang dibutuhkan adalah seorang konsolidator yang mampu membuat seluruh perangkat daerah bergerak dalam irama yang sama,” ucap Sudirsah.

Ia menilai posisi Iqbal sebagai gubernur memberinya legitimasi politik dan kewenangan administratif untuk memperkuat koordinasi pembinaan olahraga.

Apalagi, NTB harus mempersiapkan berbagai kebutuhan sebagai tuan rumah PON XXII 2028.

Persiapan itu mencakup arena pertandingan, pembinaan atlet, dukungan anggaran, hingga penyelenggaraan PON.

Tata Kelola KONI Tetap Harus Transparan

Meski mendukung Iqbal maju sebagai Ketua KONI NTB, Sudirsah tetap menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang profesional dan transparan.

Menurutnya, publik perlu menaruh perhatian pada cara pengurus menjalankan KONI, bukan sekadar pada sosok yang menduduki posisi ketua.

“Yang semestinya diawasi bukan siapa yang menjadi Ketua KONI, melainkan bagaimana organisasi itu dikelola. Jika target NTB adalah menjadikan PON 2028 sebagai momentum lompatan prestasi, maka kepemimpinan yang mampu menyatukan visi, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengonsolidasikan seluruh kekuatan daerah merupakan kebutuhan strategis,” pungkas Sudirsah.