MATARAM, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggandeng ratusan dai dan daiah untuk memperluas edukasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kolaborasi itu mendorong masyarakat memahami JKN sebagai bentuk perlindungan kesehatan dan gotong royong.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair menyampaikan pesan itu saat membuka Edukasi dan Sosialisasi Program JKN serta Pendampingan Pembelajaran melalui Penguatan Kapasitas Dai dan Daiah. Kegiatan berlangsung di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (23/7).

Abul menegaskan pelayanan kesehatan menjadi hak dasar setiap warga negara. Negara wajib menjamin akses kesehatan yang setara bagi seluruh masyarakat.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh memandang JKN hanya sebagai urusan administrasi dan iuran. Program itu menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi masyarakat.

“Jika hari ini ada warga yang tiba-tiba sesak napas, apakah kita harus memeriksa isi dompetnya dulu sebelum menolong? Tentu tidak. Kita akan menyelamatkannya terlebih dahulu. Itulah semangat gotong royong yang menjadi roh Program JKN,” ujar Abul Chair.

JKN Perkuat Solidaritas Sosial

Abul mengatakan JKN telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Semua warga berhak memperoleh pelayanan berkualitas tanpa membedakan kemampuan ekonomi.

“Melalui JKN, bangsa Indonesia memilih jalan peradaban yang lebih berkeadilan. Tidak boleh ada satu pun warga kehilangan kesempatan untuk hidup sehat hanya karena tidak memiliki biaya. Di situlah negara hadir melindungi rakyatnya,” tegasnya.

Ia menilai filosofi JKN sejalan dengan budaya gotong royong masyarakat Indonesia. Dalam ajaran Islam, nilai itu selaras dengan konsep ta’awun atau saling menolong dalam kebaikan.

Abul mengibaratkan JKN seperti warga desa yang membangun jembatan secara bergotong royong. Setiap orang memberi kontribusi sesuai kemampuan. Seluruh warga kemudian dapat menikmati manfaatnya saat membutuhkan.

Masyarakat yang sehat membantu peserta yang sedang sakit melalui iuran. Saat mengalami sakit, peserta juga memperoleh dukungan dari sistem yang sama.

Dai Jadi Garda Terdepan Edukasi JKN

Abul mengapresiasi keterlibatan ratusan dai dan daiah dari seluruh NTB. Tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai perlindungan kesehatan.

Ia berharap para dai tidak hanya memperkuat hubungan manusia dengan Allah atau habluminallah. Mereka juga perlu memperkuat hubungan antarmanusia atau habluminannas melalui edukasi kesehatan.

Menurut Abul, rumah sakit modern dan teknologi canggih belum cukup untuk menghadirkan pelayanan berkualitas. Tenaga kesehatan juga harus mengedepankan keramahan, kepedulian, dan nilai kemanusiaan.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengatakan JKN mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Program itu ikut meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor kesehatan.

Akmal mengakui masyarakat masih menghadapi keterbatasan informasi dan pemahaman mengenai JKN. Sebagian peserta juga belum memanfaatkan layanan digital secara optimal.

BPJS Kesehatan kemudian menghadirkan program TASBIH JKN. Program itu menempatkan para dai sebagai Garda Terdepan JKN untuk menyampaikan edukasi langsung kepada masyarakat.

Peserta JKN Capai 98,94 Persen

Jumlah peserta JKN mencapai 285,25 juta jiwa hingga 31 Mei 2026. Angka itu setara dengan 98,94 persen dari total penduduk Indonesia.

BPJS Kesehatan mencatat tingkat keaktifan peserta mencapai 82,78 persen. Akmal menilai capaian itu membuktikan semangat gotong royong masih menopang JKN.

Wakil Ketua Umum MUI Pusat, jajaran Direksi BPJS Kesehatan, Ketua Umum MUI Provinsi NTB, para tuan guru, akademisi, serta ratusan dai dan daiah dari Pulau Lombok dan Sumbawa menghadiri kegiatan itu.

Pemerintah berharap kolaborasi bersama tokoh agama dapat memperluas pemahaman masyarakat. JKN tidak hanya menjadi kartu untuk berobat, tetapi juga ikhtiar bersama untuk menjamin hak kesehatan seluruh warga.