Ribuan Usulan Masyarakat Mengemuka di Musrenbang Loteng 2026, DPRD Tekankan Prioritas dan Sinkronisasi Program

Avatar photo

Kamis, 9 April 2026 - 06:39 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil ketua DPRD Loteng H. Lalu sarjana (Kanan) dan Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri (Kiri).  (Dok.ist)

Wakil ketua DPRD Loteng H. Lalu sarjana (Kanan) dan Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri (Kiri). (Dok.ist)

Lombok Tengah | Lombok Fokus – Ribuan usulan masyarakat mencuat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 yang digelar di Swiss belcourt Lombok, Rabu (8/4).

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah menegaskan pentingnya penajaman skala prioritas serta sinkronisasi program agar pembangunan benar-benar tepat sasaran.

 

Wakil Ketua II DPRD Lombok Tengah, H. Lalu Sarjana, menekankan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan forum strategis yang menjadi ruang demokrasi pembangunan.

 

“Di forum ini kita diuji, apakah perencanaan yang disusun benar-benar berpihak kepada rakyat atau hanya menjadi dokumen administratif semata,” ujarnya.

 

Ia menjelaskan, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan. Melalui reses dan kunjungan kerja, DPRD telah menghimpun Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) sebagai bahan utama perencanaan.

Baca Juga :  Nilai SAQ Keterbukaan Informasi NTB Naik 37 Poin Jadi 100

 

Tercatat, total usulan masyarakat yang masuk mencapai 2.942 usulan. Jumlah tersebut mencerminkan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pembangunan daerah.

 

Adapun rincian usulan meliputi sektor infrastruktur sekitar 528 usulan, pendidikan 283 usulan, kesehatan 54 usulan, ekonomi dan UMKM 201 usulan, serta sektor lainnya sebanyak 1.876 usulan.

 

Menurutnya, data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat masih didominasi oleh pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi kerakyatan.

 

Lebih lanjut, DPRD menilai seluruh usulan tersebut selaras dengan visi pembangunan daerah “MASMIRAH” (Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Harmonis). Fokus pembangunan diarahkan untuk mendorong kemandirian daerah, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, serta memastikan pemerataan kesejahteraan.

Baca Juga :  Gagasan Museum Desa dari NTB Tembus Konferensi Permuseuman Dunia ICOM CECA 2026

 

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tidak semua usulan dapat diakomodasi sekaligus. Oleh karena itu, diperlukan penajaman prioritas, sinkronisasi antara Pokir DPRD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

 

“Jangan sampai yang direncanakan tidak sejalan dengan yang dianggarkan, dan yang dianggarkan tidak sepenuhnya dilaksanakan,” tegasnya.

 

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, legislatif, dunia usaha, akademisi hingga masyarakat, agar pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.

 

Di akhir penyampaiannya, DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap aspirasi masyarakat agar terakomodasi dalam penyusunan RKPD Tahun 2027.

 

“Keberhasilan pembangunan bukan diukur dari banyaknya program, tetapi dari sejauh mana dampaknya dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kerja Sama Bali NTB NTT, Tiga Provinsi Teken Lima Rencana Aksi
DPMPTSP Lombok Timur Pantau Tambang Galian C, Minta Pelaku Usaha Tertib Izin
Bertahun-tahun Dikuasai Warga, Pemkab Dompu Berhasil Selamatkan Tanah 3,6 Hektare
Waktu Kian Mepet, 22 Paket Pengadaan Pemprov NTB Belum Berkontrak
Inspektorat NTB Awasi Ketat Anggaran Desa Berdaya, Dua Skema Jadi Sasaran
Nilai SAQ Keterbukaan Informasi NTB Naik 37 Poin Jadi 100
Pangdam Rinambora Pimpin Upacara Hari Pahlawan, Tekankan Penguatan SDM
BRIDA NTB Perkuat Kerja Sama dengan Kemenkum untuk Pendaftaran HAKI

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 10:40 WITA

Kerja Sama Bali NTB NTT, Tiga Provinsi Teken Lima Rencana Aksi

Kamis, 12 November 2026 - 16:00 WITA

DPMPTSP Lombok Timur Pantau Tambang Galian C, Minta Pelaku Usaha Tertib Izin

Kamis, 12 November 2026 - 10:08 WITA

Waktu Kian Mepet, 22 Paket Pengadaan Pemprov NTB Belum Berkontrak

Kamis, 12 November 2026 - 08:37 WITA

Inspektorat NTB Awasi Ketat Anggaran Desa Berdaya, Dua Skema Jadi Sasaran

Kamis, 12 November 2026 - 08:30 WITA

Nilai SAQ Keterbukaan Informasi NTB Naik 37 Poin Jadi 100

Berita Terbaru

Hari Guru

Pendidikan

Hari Guru Nasional 2026 Tanggal 25 November, Libur atau Tidak?

Senin, 16 Nov 2026 - 07:27 WITA

Dekranasda

Ekonomi

Koperasi Dekranasda NTB Siap Bantu Perajin Garap Pasar Ekspor

Kamis, 12 Nov 2026 - 20:05 WITA