MATARAM, ntbkita.com- DPR menyetujui RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis (19/11/2026). Naskah berisi 74 pasal itu membuka jalan perampasan harta kejahatan tanpa putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu.
Namun, negara tetap membutuhkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk mengambil alih aset. Aturan baru ini juga tidak otomatis berlaku seusai persetujuan DPR.
Perampasan Aset Tanpa Vonis Pidana Ada Syaratnya
Pasal 3 mengatur dua jalur perampasan aset. Jalur pertama mengikuti putusan pidana berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku. Sementara itu, jalur kedua tidak mensyaratkan putusan pidana terhadap pelaku.
Namun, Pasal 6 membatasi jalur kedua pada lima keadaan. Ketentuan ini mencakup tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, atau sakit permanen. Jalur serupa juga berlaku ketika penyidik belum mengenali pelaku atau belum mengetahui keberadaannya.
Selain itu, nilai aset pada waktu perolehan harus mencapai sedikitnya Rp1 miliar. Batas Rp1 miliar hanya berlaku bagi jalur tanpa putusan pidana, bukan semua perampasan aset.
Jenis Kejahatan dan Harta yang Bisa Dirampas
Pasal 4 mencakup korupsi, narkotika, psikotropika, terorisme, serta pendanaan terorisme. Cakupannya juga meliputi penyelundupan manusia, senjata, amunisi, bahan berbahaya, dan perdagangan orang. Aturan ini juga menjangkau penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi maupun yang berdampak luas terhadap perekonomian.
Pasal 5 memasukkan hasil kejahatan yang berpindah tangan atau berubah menjadi kekayaan lain. Aturan ini juga menjangkau alat kejahatan tertentu dan hasil temuan aset yang berasal dari tindak pidana. Bahkan, hakim dapat merampas aset sah pelaku untuk mengganti kekurangan nilai aset berdasarkan putusan pengadilan.
Namun, fasilitas sosial, tempat ibadah, dan fasilitas umum tetap mempertahankan fungsinya meskipun negara merampas asetnya.
Jaksa Harus Membuktikan Asal Aset di Pengadilan
Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan untuk jalur perampasan tanpa putusan pidana terhadap pelaku. Sebelumnya, penyidik dapat menelusuri, memblokir, dan menyita aset dengan mengikuti prosedur hukum.
Khusus pelaku buron, jaksa baru dapat mengajukan permohonan paling cepat 60 hari setelah masuk daftar pencarian orang. Selanjutnya, jaksa wajib membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana di persidangan. Hakim dapat mengabulkan atau menolak permohonan perampasan.
Pemilik Sah Bisa Mengajukan Keberatan
Pasal 30 membuka hak keberatan bagi pemilik yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik. Mereka dapat membuktikan perolehan yang sah dan meminta ganti kerugian.
Pasal 36 juga mewajibkan jaksa membuktikan bahwa aset memang terkait tindak pidana. Jika hakim menolak permohonan, pengadilan memerintahkan pengembalian aset kepada pihak yang berhak.
UU Tidak Berlaku Surut dan Belum Langsung Diterapkan
Pasal 72 membatasi penerapan undang-undang pada tindak pidana yang terjadi setelah aturan mulai berlaku. Dengan demikian, mekanisme dalam undang-undang baru ini tidak berlaku surut.
Selanjutnya, Pasal 74 mensyaratkan waktu 12 bulan sejak pengundangan dan pembentukan badan pengelola serta badan pengawas aset. Presiden membentuk kedua badan itu, sementara badan pengawas memiliki lima anggota.
Karena itu, persetujuan DPR pada 19 November 2026 belum membuat mekanisme baru langsung berlaku.










Komentar