MATARAM, ntbkita.com- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB 2027 sebesar Rp2.921.059 per bulan. Besaran ini naik Rp247.198 atau 9,245 persen dari UMP 2026 sebesar Rp2.673.861.
Gubernur menuangkan ketetapan itu dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026. Keputusan ini bertanggal 20 November 2026. Selanjutnya, UMP NTB 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Kenaikan UMP NTB 2027 Pertimbangkan Aspirasi Pekerja
Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik menjelaskan bahwa penetapan UMP mengikuti ketentuan pengupahan yang berlaku.
Menurut Ahsanul, pemerintah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Peraturan ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dalam penghitungan upah minimum, pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi dan indeks tertentu. Selain itu, Pemprov NTB mencermati aspirasi pekerja yang mengharapkan kenaikan upah lebih tinggi.
Ahsanul mengatakan pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha.
“Pemerintah ingin memastikan pekerja memperoleh peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan pengupahan yang terukur,” kata Ahsanul, Sabtu (21/11/2026).
Pemerintah juga mempertimbangkan kemampuan dunia usaha mempertahankan kegiatan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Karena itu, Pemprov NTB berharap kenaikan UMP dapat membantu pekerja sekaligus menjaga kesempatan kerja.
UMK 2027 Masih Menunggu Penetapan
Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya menetapkan 21 November 2026 sebagai batas akhir pengumuman UMP 2027.
Sementara itu, batas akhir penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) jatuh pada 25 November 2026. Kemnaker juga menjadwalkan pengumuman Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) paling lambat 26 November 2026.
Dengan demikian, besaran Rp2.921.059 merupakan UMP tingkat provinsi, bukan angka UMK masing-masing kabupaten atau kota.
Kemnaker juga meminta dewan pengupahan daerah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan menyerap aspirasi pemangku kepentingan.










Komentar