MATARAM, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menjalin kemitraan strategis di sektor perdagangan komoditas pangan. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas harga, memperlancar distribusi kebutuhan pokok, serta memperkokoh ketahanan pangan antarkedua wilayah.

Kedua pemerintah daerah menyepakati Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mencakup penyediaan komoditas pangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pertukaran data dan teknologi di bidang peternakan.

Menjaga Inflasi dan Mengamankan Pasokan Pangan

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menekankan pentingnya kolaborasi antardaerah dalam menjaga ketersediaan bahan pokok dan meredam gejolak inflasi.

“Semoga antara Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat bisa saling berbagi dan bisa sama-sama belajar menangani inflasi daerah,” kata Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri di Mataram, Rabu.

Indah memaparkan bahwa kedua provinsi memiliki keunggulan yang saling mengisi. Jawa Barat memiliki potensi pasar besar, sektor UMKM yang tumbuh pesat, serta industri pariwisata yang kuat. Di sisi lain, NTB memiliki suplai komoditas peternakan yang siap menyokong kebutuhan luar daerah, termasuk pasokan hewan kurban.

“Penguatan hubungan perdagangan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi peternak NTB sekaligus mendukung ketersediaan pasokan bagi masyarakat di daerah tujuan,” ujar Indah.

Ajak Pengusaha Jabar Menanam Modal di NTB

Selain memasok bahan pangan, Pemprov NTB juga mendorong pengusaha dari Jawa Barat agar menanamkan modal ke wilayahnya. Investasi baru tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi lokal serta memperluas lapangan kerja bagi warga.

“Kami harapkan mana yang sudah full di Jawa Barat, mohon didorong untuk bisa investasi ke Nusa Tenggara Barat,” ucap Indah.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyatakan kunjungan kerja ini menjadi sarana bertukar pengalaman, khususnya terkait stabilisasi harga pangan dan pengendalian inflasi secara menyeluruh.

Menurut Erwan, penanganan inflasi tidak boleh terpaku pada angka statistik semata. Pemerintah daerah wajib memprioritaskan ketersediaan barang di pasar, kelancaran rantai distribusi, keterjangkauan harga beli masyarakat, hingga keberlangsungan hidup para petani dan peternak.

Bukan Sekadar Dokumen Kerja Sama

Jawa Barat sendiri mengantongi catatan realisasi investasi sebesar Rp300 triliun sepanjang 2025. Erwan memandang capaian ini dapat menjadi referensi bersama bagi NTB dalam memperkuat iklim usaha dan mengakselerasi roda ekonomi daerah.

Erwan menegaskan bahwa kesepakatan kedua belah pihak harus berlanjut menjadi aksi nyata di lapangan.

“Kerja sama yang dibangun harus menghasilkan tindak lanjut yang konkret dan terukur. Bukan berhenti pada dokumen kesepakatan semata atau sekadar MoU, tapi kita bisa berlanjut ke penguatan komoditas strategis lainnya,” pungkas Erwan.