Home » Bisnis » Izin 30 Titik Ritel Modern di Lotim Dipersoalkan Sejumlah Aktivis

Izin 30 Titik Ritel Modern di Lotim Dipersoalkan Sejumlah Aktivis

Perampingan Indomaret dan Alfamart. (Foto/ilustrasi)

LOMBOK TIMUR – Sejumlah aktivis pertanyakan terbitnya surat persetujuan penambahan lokasi ritel modern di Kabupaten Lombok Timur yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perpadu Satu Pintu tertanggal 24 juni 2020.

Surat persetujuan tersebut mulai beredar di sosial media sepekan terakhir dan memunculkan beragam tanggapan dari berbagai kalangan mengingat Bupati Sukiman Azmy pernah mengeluarkan statement bahwa pihaknya tidak akan menandatangani dan memberikan izin tambahan bagi ritel modern.

Salah satu aktivis yang mengkritisi hal tersebut adalah Ketua GASPERMINDO NTB Ada Suci Makbullah , dikonfirmasi kepada media, Jum’at, 10 Juli 2020 ucy itu mengatakan bahwa keluarnya izin penambahan ritel modern di 30 titik di Lombok Timur  untuk PT. Sumber Alfaria Trijaya ini telah memunculkan distrust masyarakat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Dikatakan Ucy, Bupati Lotim, HM. sukiman azmy sangat jelas dan terang statementnya di LPP Selaparang TV (Media Berpelat Merah) beberapa waktu lalu yang mengatakan “Selama Sukiman masih di Lombok Timur,  Tidak akan Mendatangani  izin penambahan ritel modern apapun “.dan pernyataan itu kita dengarkan bersama.

“Belum saja kering dari bibir dan ingatan kita pernyataan  itu, kini muncul lagi izin untuk 30 titik , disaat UMKM dan IKM lesu terdampak  Pandemi Covid-19, ini menjadi catatan merah masyarakat Lombok Timur kepada Bapak Bupati Lotim, Drs. H. Sukiman Azmy, MM. Bisa saja muncul krisis kepercayaan masyarakat kepada Bupatinya, karena di anggap tidak memiliki pendirian yang jelas, dan cendrung plin plan” tegas Ucy.

Terpisah, ketua ALARM NTB Arsa Ali Umar juga menyampaikan penolakan terhadap terbitnya izin tersebut ia menuturkan bahwa Untuk menjaga dan mempertahankan UMKM dan pedagang kecil di Kabupaten Lombok Timur.

Pemberian izin kembali untuk penambahan lokasi pendirian Retail Modern oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten lombok timur  itu, harus dikaji ulang bahkan dicabut agar tidak diberikan ijin pendirian baru lagi.

“Cukup sudah, berapa retail modern  yang sudah terlanjur dibangun dan diberikan izin di masa kepemimpinan AL- KHAIR ada di Lombok Timur. Selebihnya jangan lagi dibuka ruang dan peluang untuk melumpuhkan usaha-usaha  kecil masyarakat kita,” ujarnya.

Komitmen Bupati Lombok Timur sudah jelas dan tegas disampaikan di beberapa media baik media cetak, online maupun media elektronik bahwa Bupati Lombok Timur tidak akan lagi memberikan ijin kepada retail modern untuk kembali membangun unit usahanya di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Menyikapi penolakan itu, Ketua DPD KNPI Kabupaten Lombok Timur Muhammad Habiburrahman menyampaikan kepada suara selaparang bahwa Retail Modern adalah suatu  keniscayaan pada fase modernitas sekarang ini, Ketersediaan barang, sistem pembayaran dan pola pasar yang mendorong publik ke arah digitalisasi market.

Statement Bupati Lotim sebelumnya secara substansi tentu bernafas baik yakni ingin menumbuh kembangkan Retail Modern Lokal  berbasis Badan Usaha Milik desa (BUMDes) hanya saja progressnya belum terlihat, Cuma ada  beberapa desa yang hingga saat ini telah memiliki Retail Modern. Sementara kebutuhan konsumsi masyarakat 24 jam cukup intens. Namun akselerasi birokrasi yang menggaungkan program itu belum optimal mengimbangi pasar.

Terkait dengan terbitnya surat persetujuan penambahan 30 titik lokasi pembangunan Retail Modern Alfamart nomor 240/303/PM/06/2020  yang dikeluarkan Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu  Kabupaten Lombok Timur tertanggal 24 juni 2020 itu , Habib sangat menyayangkan hal tersebut.

Habib juga menegaskan jika sampai saat ini penerbitan izin  masih hanya untuk kepentingan retribusi daerah saja dan tidak berorientasi untuk menggeliatkan level perekonomian lokal,belum terdapat lapak khusus produk lokal UMKM dan upaya pemberdayaan lainnya yang cukup serius.

“Harusnya pada konteks perluasan izin, sebelum dikeluarkan izinnya daerah juga membuat Nota kesepahaman (MoU) terkait persentase  serapan produk lokal UMKM yang bisa diakomodir oleh retail modern terutama pada produk bahan mentah dan olahan jadi,” Jelas Habib. Red

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *